DPR: Dana Bencana Sumatera Rp500 Miliar Siap, BNPB Harus Gesit!

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, merespons laporan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak terkait pembangunan jembatan di wilayah bencana Sumatera yang dilakukan secara swadaya. Said menyatakan hal ini tak perlu terjadi jika BNPB segera mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Said Abdullah menyampaikan harapan agar Kemenkeu dan BNPB segera merumuskan kebijakan anggaran yang cepat dan tepat. Ia mengungkapkan bahwa dalam APBN 2025, masih tersedia dana on call sekitar Rp 500 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera.

"Saya berharap Menkeu dan BNPB merumuskan kebijakan anggaran yang cepat, namun tetap pruden. Dari sisi anggaran, alokasi pada APBN 2025 masih tersedia dana on call kurang lebih Rp 500 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera di Tahun 2025," kata Said kepada wartawan, Rabu (31/12/2025).

Said menekankan pentingnya BNPB sebagai leading sector untuk bergerak cepat dalam mengajukan anggaran ke Kemenkeu. Koordinasi yang baik antar pemangku kebijakan di daerah bencana menjadi kunci keberhasilan penanganan.

"Harusnya apa yang dialami oleh TNI tidak terjadi jika BNPB sebagai lead sector penanganan bencana di Sumatera bisa lebih cepat dalam pengajuan anggaran ke Kemenkeu," kata Said.

Said menambahkan, respons cepat dukungan anggaran dari Menkeu akan sangat membantu jika BNPB mampu mengoordinasikan kebutuhan anggaran, termasuk yang dibutuhkan TNI AD dalam membangun jembatan bailey.

"Saya kira Menkeu juga bisa memberikan respons dukungan anggaran yang cepat bila BNPB bisa lebih mengoordinasikan kebutuhan anggaran, termasuk yang dibutuhkan oleh TNI AD ketika membangun jembatan bailey," sambungnya.

Menurut Ketua DPP PDIP ini, jembatan bailey sangat dibutuhkan masyarakat terdampak bencana. Ia berharap BNPB lebih gesit ke depannya.

"Jembatan bailey adalah jembatan darurat, alat itu dimiliki oleh Zeni Tempur TNI AD, dan sangat membantu untuk membuka akses di kawasan bencana yang terisolasi. Oleh sebab itu, saya berharap BNPB bisa lebih gesit," ujarnya.

Said berharap penanganan bencana di Sumatera tidak berlarut-larut akibat lemahnya koordinasi. DPR, lanjutnya, mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto untuk membeli jembatan bailey.

"Sekali lagi, kecepatan penanganan bencana menjadi kunci penting dalam penanganan bencana, kita jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit. Kunci penting penanganan bencana adalah keselamatan rakyat. Cara pandang itu yang harus menjadi acuan kita dalam penanganan bencana," ungkapnya.

Said menjelaskan, meskipun alokasi anggaran akan segera ditutup, negara masih memiliki dana di BA-BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara). Ia mengharapkan koordinasi antar kementerian atau institusi di lapangan dapat berjalan lancar.

"Pada APBN 2025 yang sebentar lagi tutup buku sebenarnya juga ada alokasi anggaran yang berada di BA-BUN. Jika dibutuhkan, anggaran di BA BUN ini bisa digunakan oleh pemerintah, jika Presiden menetapkan Peraturan Presiden untuk penggunaan anggaran di BA-BUN untuk penanganan bencana di Sumatera," ujar Said.

"Poinnya, anggaran penanganan bencana di Sumatera ada alokasinya, yang dibutuhkan adalah koordinasi yang cepat, dan pengorganisasian yang baik di lapangan," tambahnya.

Sebelumnya, Maruli Simanjuntak mengungkapkan bahwa pihaknya belum sepenuhnya memahami sistem keuangan dalam penanganan bencana dan sebagian besar pekerjaan dilakukan secara swadaya.

"Sampai dengan saat ini kami belum mengerti sistem keuangannya, Pak. Kita swadaya semua ini, Pak. Ya, sementara mungkin sampai pertengahan bulan depan kita masih kuat, Pak. Setelah itu ya sudah korek-korek, Pak," ujarnya.

Maruli juga mengatakan pihaknya telah memborong jembatan armco langsung dari pabrik, namun proses tersebut dilakukan bertahap dan sebagian masih berstatus utang.

"Untuk armco sampai pabrik-pabriknya itu kita borong semua, Pak, habis. Suruh bikin lagi, habis. Udah tiga tahap kita sudah kerjakan. Itu pun ya saya nanti bisik-bisik Bapak aja, Pak, itu masih utang, Pak. Jadi nggak ada masalah sebetulnya bisa masih bisa berlanjut, dan saya meyakini, iya, Pak, saya pura-pura lihat Bapak, Pak," kata Maruli.