DPR Minta Protokol Dihilangkan saat Bahas Bencana Aceh, PKS Setuju

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar tidak ada sapaan 'Yang Terhormat' saat Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR bersama sejumlah menteri dan kepala daerah di Aceh. Ketua Bappilu PKS Mardani Ali Sera setuju dengan langkah tersebut dan menilai sikap itu perlu dilanjutkan.

"Bagus. Perlu terus diperkuat sikap egaliter, semua sama kedudukannya," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (31/12/2025).

Mardani memberikan apresiasi kepada para Wakil Ketua DPR yang hadir dalam rapat tersebut. Menurutnya, fokus saat ini adalah membantu warga yang terdampak bencana.

"Fokus kita membantu warga terdampak bencana. Bukan sibuk bertukar sapa," ucap dia.

Dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR di Aceh, permintaan untuk tidak menggunakan sapaan 'Yang Terhormat' menjadi perhatian.

Rapat koordinasi tersebut digelar di Banda Aceh, Selasa (30/12). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi oleh Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan sejumlah kepala daerah setempat turut hadir.

Rapat dibuka oleh Dasco, dilanjutkan dengan sambutan dari Mualem. Dasco kemudian mempersilakan para kepala daerah untuk memaparkan kondisi wilayah masing-masing.

Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi mendapat kesempatan pertama untuk melaporkan situasi pascabencana. Armia masih menggunakan sapaan 'Yang Terhormat' kepada para peserta rapat.

Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi juga masih menyapa peserta rapat dengan sapaan 'Yang Terhormat'. Setelah itu, Saan Mustopa meminta agar peserta rapat tidak lagi menggunakan sapaan tersebut demi efisiensi waktu.

"Berikutnya untuk mengefisiensikan waktu ya, jadi nggak usah disebut satu per satu yang terhormat-yang terhormatnya. Langsung to the point kepada laporan intinya. Silakan, dari Bupati Aceh Utara," ujar Saan. Bupati Aceh Utara kemudian memberikan paparan tanpa menyebutkan 'Yang Terhormat'.