Teguran DPR RI: Kepala Daerah Aceh Diminta Tak Bertele-tele Saat Rapat

Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana di Banda Aceh diwarnai teguran dari pimpinan DPR kepada kepala daerah yang dianggap bertele-tele karena mengawali kalimat dengan sapaan 'Yang Terhormat'.

Rapat yang digelar pada Selasa (30/12/2025) itu dihadiri pimpinan DPR, sejumlah menteri, perwakilan TNI, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), dan beberapa kepala daerah setempat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat didampingi Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Setelah dibuka oleh Dasco dan sambutan dari Mualem, para kepala daerah dipersilakan menyampaikan laporan kondisi wilayah masing-masing.

Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi menjadi yang pertama menyampaikan laporan dan menyapa peserta rapat dengan sebutan 'Yang Terhormat'.

Hal serupa juga dilakukan Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta peserta rapat untuk tidak lagi menggunakan sapaan 'Yang Terhormat' demi efisiensi waktu.

"Berikutnya untuk mengefisiensikan waktu ya, jadi nggak usah disebut satu per satu yang terhormat-yang terhormatnya. Langsung to the point kepada laporan intinya. Silakan, dari Bupati Aceh Utara," ujar Saan.

Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil kemudian memberikan paparan tanpa menggunakan sapaan 'Yang Terhormat'.

Rapat tersebut menghasilkan tiga poin kesimpulan, salah satunya adalah percepatan pemulihan bencana Aceh.

Dasco berharap para menteri dapat berkoordinasi internal setelah tiba di Jakarta untuk menindaklanjuti kesimpulan rapat ini.

"Kesimpulan kita ada tiga pada hari ini, bahwa kita bersama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR sepakat melakukan percepatan pemulihan secara terintegrasi, secara bersama-sama," ujar Dasco saat membacakan kesimpulan rakor.

Poin kedua yang disepakati adalah penempatan person in charge (PIC) atau penanggung jawab utama tiap lembaga di Aceh. Hal ini bertujuan untuk mempermudah koordinasi percepatan pemulihan.

"Kita akan meminta kepada para kementerian/lembaga untuk kemudian menempatkan PIC untuk sementara waktu di tempat ini untuk memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah yang tadi kemudian ingin cepat melakukan koordinasi-koordinasi. Ini untuk sementara waktu, sementara kita menunggu langkah lebih lanjut di tempat ini, kalau bisa sudah ditempatkan orang PIC agar bisa melakukan koordinasi," ujar Dasco.

Kesimpulan terakhir adalah memaksimalkan percepatan pemulihan terhadap daerah terdampak bencana yang memerlukan atensi khusus.

"Terhadap kabupaten/kota yang perlu penanganan khusus, DPR bersama pemerintah pusat dan daerah akan memaksimalkan penanganan percepatan pemulihan pascabencana dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada," ujar Dasco.