Gerindra Usul Pilkada Lewat DPRD, Klaim Lebih Efisien dan Hemat Anggaran

Partai Gerindra menyatakan dukungannya terhadap usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Menurut mereka, skema ini akan lebih efisien dibandingkan dengan pemilihan langsung, terutama dari segi anggaran dan proses.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, menyampaikan bahwa partainya mendukung rencana pelaksanaan pilkada oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota, hingga gubernur pada Senin (29/12/2025).

Sugiono berpendapat, pilkada melalui DPRD lebih efisien dalam berbagai aspek, termasuk penjaringan kandidat, mekanisme pemilihan, penggunaan anggaran, dan ongkos politik.

Ia mencontohkan, dana hibah dari APBD untuk pilkada 2015 mencapai hampir Rp7 triliun dan terus meningkat signifikan hingga menembus lebih dari Rp37 triliun pada 2024.

"Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan," ucap Sugiono.

Selain masalah anggaran, Sugiono juga menyoroti mahalnya biaya politik yang harus ditanggung calon kepala daerah. Menurutnya, tingginya ongkos kampanye seringkali menghambat figur-figur kompeten untuk maju.

"Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal. Dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa," ucap Sugiono.

"Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD," sambungnya.

Menurutnya, pilkada oleh DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi karena anggota DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih langsung melalui pemilu. Ia bahkan menilai pilkada oleh DPRD dapat diawasi lebih ketat oleh masyarakat.

"Kalau kita melihat akuntabilitinya itu cenderung lebih ketat. Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya," ucap Sugiono.

Sugiono menambahkan, pilkada melalui DPRD juga dapat mengurangi potensi polarisasi di masyarakat yang sering muncul dalam pilkada langsung. Meski demikian, ia menekankan bahwa rencana ini harus dibahas dan dikaji mendalam dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar tidak menjadi sesuatu yang tertutup.

"Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup," ucapnya.