Golkar Usulkan Pilkada Lewat DPRD, Hanya Pilih Kepala Daerah Saja

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, yang juga Anggota Komisi II DPR RI, mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan melalui DPRD, namun tidak secara sepaket. Doli menyarankan agar DPRD hanya memilih kepala daerahnya saja.

Menurut Doli, usulan ini akan diajukan baik jika pemilihan dilakukan di DPRD, terlebih jika ada opsi pemilihan secara langsung. Semua opsi ini, menurutnya, harus diatur dalam Undang-Undang.

"Saya sendiri mengusulkan agar Pilkada hanya untuk memilih kepada daerahnya saja, bukan paket kepala dan wakil kepala daerah. Baik pemilihannya dilakukan di DPRD apalagi kalau ada opsi tetap pemilihan secara langsung, dan itu semua harus diatur di dalam UU," kata Doli kepada wartawan, Selasa (30/12/2025).

Doli menjelaskan bahwa sebelum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), Partai Golkar telah membentuk Tim Kajian Politik yang bekerja selama 1,5 tahun untuk mengkaji sistem pemilu, partai politik, hingga pilkada. Tim ini menghasilkan tiga opsi rekomendasi.

"Sebelumnya DPP Partai Golkar juga telah membentuk Tim Kajian Politik yang sudah bekerja selama 1,5 tahun dan sudah menghasilkan beberapa opsi rekomendasi terkait sistem pemilu, parpol, termasuk pilkada," kata Doli.

Opsi pertama yang dihasilkan tim kajian adalah pilkada tetap dilaksanakan secara langsung seperti saat ini. Opsi kedua, seluruh pilkada dilaksanakan melalui DPRD. Opsi ketiga, pelaksanaan pilkada oleh DPRD untuk pemilihan gubernur dan pilkada secara asimetris/hybrid untuk pemilihan bupati/wali kota.

"Opsi ketiga, pelaksanaan pilkada oleh DPRD untuk pemilihan gubernur dan pilkada secara asimetris/hybrid untuk pemilihan bupati/wali kota," ujarnya.

Salah satu pertimbangan utama munculnya usulan pilkada melalui DPRD adalah tingginya biaya politik dalam pilkada langsung. Menurut Doli, biaya tersebut bukan hanya biaya penyelenggaraan, tetapi juga biaya politik lain yang dinilai jauh lebih besar.

"Sementara tetap dimasukkannya opsi pilkada secara langsung karena mempertimbangkan prinsip demokrasi (pelibatan rakyat), serta prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi dalam pelaksanaan otonomi daerah kita," jelasnya.

Doli menambahkan bahwa dalam Rapimnas Partai Golkar, hampir seluruh DPD mengusulkan pilkada melalui DPRD, meskipun disertai sejumlah catatan.

"Kami, Tim Kajian Politik sebenarnya juga sudah mempersiapkan 'konsep baru' bila opsi pilkada oleh DPRD. Konsep baru ini berupaya mengakomodir dan menggabungkan dua prinsip, yaitu prinsip demokrasi (pelibatan rakyat) dan prinsip penyelenggaraan pilkada yang murah, efisien, dan bebas praktik moral bazar pemilu, seperti political transactional, money politics, dan vote buying," jelasnya.

Menurutnya, dapat dilakukan tahap-tahap yang melibatkan publik sebelum pemilihan dilaksanakan oleh DPRD. Keterlibatan publik dapat dilakukan sejak tahapan awal pencalonan.

"Misalnya, pertama, tahap rekruitmen, setiap parpol/gabungan parpol dapat membuka pendaftaran secara terbuka dengan melibatkan masyarakat," katanya.

"Kedua, tahap penilaian/seleksi bakal calon, mungkin parpol/gabungan parpol bisa membentuk tim panel yang terdiri dari para akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama. Ketiga, tahap pemilihan bakal calon; setiap parpol/gabungan parpol dapat melakukan semacam konvesi atau primary election (pemilihan pendahuluan)," sambungnya.

Doli menilai skema tersebut mampu menggabungkan dua prinsip utama, yakni pelibatan rakyat dalam proses demokrasi dan penyelenggaraan pilkada yang lebih murah, efisien, serta meminimalkan praktik politik transaksional.

Selain itu, Doli juga mengusulkan agar pemungutan suara dilakukan secara terbuka. Hal itu untuk mencegah praktik moral hazard dalam pemilihan di DPRD.

"Untuk memastikan kekhawatiran terjadinya praktik moral hazard pemilu di dalam pemilihan akhir di DPRD, pemilihan bisa dilakukan dengan voting secara terbuka," tuturnya.