Indonesia di Persimpangan Krisis Ekologi 2025: Bencana dan Tekanan Pembangunan

Akhir tahun 2025 menjadi titik krusial bagi Indonesia dalam menghadapi krisis lingkungan yang semakin nyata, ditandai dengan meningkatnya bencana hidrometeorologi, tekanan kualitas lingkungan, dan ambisi pembangunan ekonomi. Indonesia berada di persimpangan jalan, antara melanjutkan pola pembangunan lama yang berisiko atau membangun masa depan yang lebih tangguh dengan menempatkan lingkungan sebagai prioritas utama.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.135 korban meninggal akibat banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga 26 Desember 2025. Bencana ini melanda 52 kabupaten/kota, merusak 157.838 rumah, serta menghancurkan fasilitas umum. Secara keseluruhan, tercatat 2.997 kejadian bencana di berbagai wilayah Indonesia sepanjang 2025, didominasi banjir dan cuaca ekstrem, diikuti tanah longsor serta kebakaran hutan dan lahan. Pola ini memperlihatkan korelasi kuat antara perubahan iklim global dan degradasi lingkungan lokal.

Curah hujan ekstrem sering disebut sebagai penyebab utama, namun faktor penentu sesungguhnya adalah hilangnya daya dukung lingkungan. Deforestasi, alih fungsi lahan, dan rusaknya daerah aliran sungai memperbesar risiko bencana. Pemerintah telah menetapkan status darurat dan mempercepat pembangunan hunian sementara, namun evaluasi tata kelola lingkungan secara menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak.

Kerentanan lingkungan juga muncul di pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan perkotaan. Jakarta sempat mencatat kualitas udara terburuk di Asia Tenggara pada pertengahan 2025 akibat emisi transportasi dan pembangkit listrik berbasis fosil. Perbaikan kualitas udara yang terjadi menjelang akhir tahun bersifat sementara dan tidak mencerminkan transformasi struktural.

Di tengah tekanan ekologis, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,04 persen pada kuartal III 2025, didorong sektor manufaktur dan ekspor. Hilirisasi nikel menjadi penyumbang utama realisasi investasi, terutama di Sulawesi dan kawasan timur Indonesia. Namun, hilirisasi mineral juga menyimpan risiko lingkungan berupa pembukaan lahan baru, tekanan terhadap kawasan hutan, serta konflik sosial di sekitar wilayah tambang.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi kondisi iklim yang lebih stabil pada 2026 setelah berakhirnya fase La Niña lemah pada Maret. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,3 persen pada 2026, dengan fokus pada produktivitas industri serta swasembada pangan dan energi. Rencana penguatan sistem peringatan dini berbasis dampak patut menjadi prioritas, namun kesiapan pemerintah daerah, kualitas tata ruang, dan literasi kebencanaan masyarakat juga menentukan efektivitasnya.

Pengalaman 2025 memberikan pelajaran bahwa pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan akan berujung pada kerugian sosial dan ekonomi yang lebih besar. Tahun 2026 harus menjadi momentum koreksi arah melalui reformasi tata ruang, perlindungan ekosistem kunci, dan konsistensi kebijakan iklim. Pilihan kebijakan yang diambil akan menentukan apakah krisis 2025 menjadi pelajaran berharga atau sekadar catatan berulang dalam sejarah bencana Indonesia.