Kemendagri Kirim Ribuan Praja IPDN Bantu Pulihkan Aceh Tamiang dan Aceh Utara

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengerahkan 1.054 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke wilayah Sumatera yang terdampak bencana, dengan fokus utama pada Aceh Tamiang dan Aceh Utara, mulai 3 Januari 2026 mendatang. Langkah ini diambil untuk mempercepat pemulihan pemerintahan desa yang lumpuh akibat bencana.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa penugasan praja IPDN bertujuan untuk membantu pembersihan wilayah terdampak dan menghidupkan kembali fungsi pemerintahan desa. Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam Konferensi Pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, hari ini.

Tito menjelaskan bahwa Aceh Tamiang dan Aceh Utara menjadi prioritas karena dampak banjir yang parah, bahkan menyebabkan hilangnya sejumlah desa. Dari 22 desa yang hilang akibat banjir di tiga provinsi di Sumatera, 13 di antaranya berada di Aceh Tamiang dan Aceh Utara.

Selain itu, dari 1.580 kantor desa yang terdampak di tiga provinsi, 1.455 kantor desa berada di Aceh. Kemendagri berupaya membangkitkan kembali pemerintahan desa agar pelayanan kepada masyarakat dapat segera berjalan.

Tito menerangkan bahwa penugasan praja IPDN dirancang menyerupai kuliah kerja nyata (KKN), memungkinkan mereka bersentuhan langsung dengan realitas sosial masyarakat dan memberikan kontribusi nyata dalam percepatan pemulihan daerah terdampak bencana.

Dalam kesempatan yang sama, Kemendagri juga menerjunkan tim untuk memberikan dukungan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat terdampak bencana di tiga provinsi. Langkah ini dilakukan karena banyak warga kehilangan dokumen kependudukan akibat banjir dan longsor.

Tim Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri telah merestorasi 63.230 dokumen kependudukan, yang terdiri atas Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTEP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian.

Tito menambahkan bahwa layanan Dukcapil tidak dipungut biaya atau gratis bagi masyarakat. Sejak 25 November, Kemendagri telah mengirimkan sembilan tim Dukcapil, masing-masing tiga tim di setiap daerah. Dari hasil pemantauan, terdapat tiga daerah yang layanan Dukcapilnya tidak berjalan, yakni Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Kota Langsa.

Turut hadir dalam agenda tersebut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari.

Kehadiran para pejabat lintas kementerian dan lembaga tersebut menegaskan sinergi pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera.