Konflik NU: Kiai Imam Jazuli Tawarkan 'Islah Konstitusional'

Konflik internal Nahdlatul Ulama (NU) menemukan titik perbedaan pandang di Lirboyo, dengan munculnya KH. Imam Jazuli yang menawarkan solusi 'Islah Konstitusional' di tengah upaya islah yang diklaim banyak pihak. Beliau menekankan supremasi Syuriah sebagai penjaga marwah ulama dan organisasi.

Jauh sebelum islah Lirboyo menjadi perhatian, KH. Imam Jazuli telah menyodorkan 'Roadmap Syuriah' pada 25 November 2025. Roadmap ini sebagai peta jalan keluar dari kemelut, yaitu islah konstitusional, bukan islah kultural. Menurutnya, semua keputusan organisasi harus sesuai dengan AD/ART dan Perkum NU.

Argumen Kiai Imam Jazuli didasari oleh kedisiplinan organisasi, bukan kebencian personal. Sejak awal konflik (25 November), ia memproyeksikan bahwa muara dari ketegangan ini haruslah islah. Namun, islah yang dimaksud bukanlah sekadar 'salaman' atau formalitas budaya, melainkan islah dengan landasan konstitusional yang kuat.

Roadmap yang ditawarkan Kiai Imam adalah prosedur di mana kesalahan diletakkan pada tempatnya, dan penghargaan diberikan sebagaimana mestinya. Hal ini bertujuan menjaga marwah Syuriah sebagai pemegang otoritas tertinggi di NU, agar tidak terdegradasi oleh kebijakan eksekutif yang menyimpang.

Kiai Imam Jazuli mengakui kontribusi Gus Yahya dalam mendinamisasi NU. Pengakuan ini menunjukkan objektivitas di tengah konflik.

Namun, Kiai Imam mencatat dua pelanggaran berat yang tidak bisa diabaikan, yaitu dugaan infiltrasi paham Zionisme yang bertentangan dengan garis perjuangan NU, serta masalah tata kelola keuangan yang menyangkut akuntabilitas organisasi.

Menurut Kiai Imam, dua hal tersebut adalah pelanggaran organisasi yang menuntut sanksi tegas berupa pemberhentian dari jabatan Ketua Umum. Solusi islah yang ditawarkan adalah Gus Yahya 'turun' dengan terhormat, dialihkan perannya sebagai salah satu Rais Syuriah, namun tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya secara organisatoris.

Mengapa islah Lirboyo dianggap belum ideal? Kiai Imam menolak 'islah' di Lirboyo karena adanya distorsi makna islah. Ia melihat adanya manuver yang menggunakan klaim islah untuk tujuan yang bertentangan.

Pertama, islah sebagai pemutihan dosa. Islah yang terjadi saat ini dituding sebagai alat untuk menghilangkan sanksi organisasi, memberikan legitimasi bagi pelanggaran yang telah terjadi.

Kedua, islah sebagai alat 'pukul balik' dan perlawanan. Proses islah ini seolah memutarbalikkan logika, di mana Syuriah yang seharusnya menjadi penjaga moral organisasi, justru diposisikan seolah-olah pihak yang salah.

Ketiga, kebuntuan hukum. Faktor krusial yang membuat 'Islah Konstitusional' Kiai Imam menemui jalan buntu adalah tidak keluarnya SK Kemenkumham terkait struktur yang diusulkan.

Ijtihad Kiai Imam Jazuli melalui Roadmap 25 November adalah pengingat bahwa NU bukan sekadar paguyuban budaya, melainkan organisasi modern yang diikat oleh AD/ART. Islah tanpa sanksi atas pelanggaran berat akan menjadi preseden buruk bagi masa depan organisasi.

Bagi Kiai Imam, islah adalah keharusan dengan tahapan yang benar. Jika islah hanya dijadikan topeng untuk menutupi borok struktural dan membungkam nalar kritis Syuriah, maka islah tersebut bukanlah perdamaian, melainkan penaklukan konstitusi di bawah kekuasaan.

"..." kata Dr KH Najiullah Fauzi, Lc. M.H.I.