Konvoi Bendera Bintang Bulan Dibubarkan, TNI Tindak Tegas Provokator di Aceh

Pembubaran konvoi pembawa bendera Bulan Bintang di Lhokseumawe, Aceh, menjadi sorotan di media sosial karena memicu narasi kericuhan dan dugaan pemukulan oleh oknum TNI terhadap massa. TNI menegaskan pelarangan bendera tersebut didasarkan pada hukum yang berlaku.

Konvoi dan demonstrasi yang dilakukan sekelompok massa dengan membawa bendera yang identik dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berlangsung sejak Kamis (25/12) pagi hingga Jumat (26/12) dini hari di Lhokseumawe. Massa mengibarkan bendera bulan bintang sambil berteriak-teriak.

Kapuspen Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menyatakan tindakan massa berpotensi memancing reaksi publik dan mengganggu ketertiban umum, terutama di tengah upaya pemulihan Aceh pascabencana.

"TNI menegaskan bahwa pelarangan pengibaran bendera bulan bintang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku karena simbol tersebut diidentikkan dengan gerakan separatis yang bertentangan dengan kedaulatan NKRI," kata Freddy, Sabtu (27/12), dilansir Antara.

Pelarangan tersebut diatur dalam Pasal 106 dan 107 KUHP, Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007. Setelah menerima laporan, Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran berkoordinasi dengan Polres Lhokseumawe dan mendatangi lokasi.

Aparat TNI-Polri mengutamakan langkah persuasif dengan mengimbau massa menghentikan aksi dan menyerahkan bendera. Karena imbauan diabaikan, aparat melakukan pembubaran terukur dan mengamankan bendera.

Dalam proses pembubaran, sempat terjadi adu mulut. Aparat mengamankan seseorang yang kedapatan membawa sepucuk senjata api jenis Colt M1911 beserta amunisi, magasin, dan senjata tajam, lalu menyerahkannya kepada polisi.

Koordinator aksi menyatakan kejadian tersebut hanya selisih paham dan sepakat berdamai dengan aparat.

"TNI menyayangkan beredarnya video atau konten yang memuat narasi tidak benar dan mendiskreditkan institusi TNI. Informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan berpotensi menyesatkan publik," ujar Freddy.

TNI bersama pemerintah daerah dan aparat terkait akan terus mengutamakan pendekatan dialog, persuasif, dan humanis untuk meredam potensi konflik, menjaga stabilitas keamanan, serta memastikan masyarakat Aceh dapat fokus pada pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi pascabencana.

"TNI berkomitmen menjaga Aceh tetap aman, damai, dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," tuturnya.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memastikan akan menindak tegas kelompok provokator yang mengganggu pemulihan bencana di Aceh.

"TNI dan semua kementerian/lembaga, dan masyarakat, sedang bekerja membantu percepatan pemulihan akibat bencana alam," kata Agus saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Agus berharap tidak ada lagi upaya provokasi di tengah bencana Aceh dan menegaskan akan menindak tegas pelakunya.

"Saya harapkan tidak ada kelompok-kelompok yang memprovokasi, yang mengganggu, proses tersebut. Saya akan tindak tegas kalau ada kelompok-kelompok seperti itu," tegas Agus.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyinggung adanya upaya mengganggu stabilitas nasional di tengah pemulihan bencana. Ia mengajak semua pihak bersatu padu.

"Dan juga kami mengajak masyarakat untuk selalu bersatu padu, bekerja sama dengan seluruh aparat yang ada, baik aparat pusat ataupun daerah, aparat sipil, militer, ataupun dari kepolisian untuk memastikan jangan ada upaya-upaya pihak dari luar yang menyusupkan agenda-agenda mereka yang menyebabkan kekacauan," kata Dave, Selasa (30/12/2025).

"Dengan tujuan memecah belahkan fokus pemerintah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat karena kita ini masih panjang yang harus kita kerjakan," sambungnya.

Dave menekankan pentingnya personil TNI mengedepankan rasa kemanusiaan dalam setiap tindakan di Aceh. Ia berharap penempatan TNI di Aceh mampu menjaga stabilitas nasional dan pelayanan kepada masyarakat.

"Saya memandang penting bahwa setiap langkah yang diambil oleh TNI dalam hal perkara pengamanan di Aceh harus mengedepankan fungsi-fungsi humanity, harus memastikan yang diutamakan di sini adalah pelayanan dan juga menjaga stabilitas secara umum dan juga memastikan bahwa bantuan tersebut terdistribusi dengan baik kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.