Mendagri Minta Pemda Percepat Pendataan Kerusakan Rumah Akibat Bencana

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya pendataan yang cepat dan akurat oleh pemerintah daerah (Pemda) terkait kerusakan rumah warga akibat bencana di Sumatera, demi mempercepat penyaluran bantuan dan pembangunan hunian.

Instruksi ini disampaikan saat Rapat Lanjutan Pembahasan Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Pascabencana di Wilayah Sumatera yang diselenggarakan secara daring dari Jakarta, Minggu (28/12).

Tito menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan tiga kategori kerusakan rumah, yaitu rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat, termasuk rumah yang hilang. Bantuan tunai akan disalurkan untuk rumah rusak ringan dan sedang agar masyarakat dapat segera memperbaiki rumahnya.

Untuk rumah yang rusak berat atau hilang, pemerintah menyiapkan pembangunan hunian melalui hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). BNPB bersama Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan membangun huntara, sementara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bertanggung jawab atas pembangunan huntap.

Tito menegaskan bahwa kelengkapan dan kecepatan data yang dikumpulkan di daerah sangat penting dalam mempercepat penanganan. Pemda diharapkan menjadi ujung tombak pendataan hingga tingkat paling bawah.

"Kita bisa tentukan yang (kategori rusak) ringan dan sedang, (datanya harus) by name by address. Itu (harus) sudah betul-betul clear. Meskipun kita paham namanya bencana yang cukup luas seperti ini, ada yang di gunung-gunung dan lain-lain (pasti sulit). Paling tidak data yang sementara ini, kecepatan ini untuk data baseline dulu," jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (29/12/2025).

Selain Pemda, BNPB juga melakukan pendataan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Data tersebut akan direkonsiliasi sebagai dasar penyaluran bantuan dan pengambilan keputusan anggaran yang tepat sasaran.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BNPB Suharyanto, serta pihak terkait lainnya.