Myanmar Gelar Pemilu di Tengah Perang Saudara, Dikecam Aktivis

Myanmar melaksanakan pemilihan umum (pemilu) di tengah konflik internal yang berkecamuk. Proses pemungutan suara yang sangat dibatasi ini menuai kecaman dari berbagai pihak, yang menilai pemilu ini sebagai upaya melegitimasi kekuasaan junta militer.

Junta militer yang berkuasa menyatakan bahwa pemilu ini adalah langkah menuju demokrasi, lima tahun setelah mereka menggulingkan pemerintahan terpilih yang memicu perang saudara.

Pemungutan suara putaran pertama dimulai pukul 6:00 pagi waktu setempat di wilayah yang dikuasai junta, termasuk Yangon, Mandalay, dan Naypyidaw, di mana Kepala Militer Min Aung Hlaing memberikan suaranya.

"Kami menjamin ini akan menjadi pemilihan yang bebas dan adil," kata Min Aung Hlaing kepada wartawan.

"Ini diselenggarakan oleh militer, kami tidak bisa membiarkan nama kami tercoreng," sambungnya.

Mantan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi masih mendekam di penjara, sementara partainya telah dibubarkan dan tidak dapat berpartisipasi dalam pemilu.

Para aktivis, diplomat Barat, dan pimpinan lembaga hak asasi manusia PBB mengecam pemungutan suara bertahap ini. Mereka berpendapat bahwa daftar pemilih diisi oleh sekutu militer dan ada penindasan keras terhadap perbedaan pendapat.

Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (Union Solidarity and Development Party) yang pro-militer diperkirakan akan menjadi partai terbesar, yang menurut para kritikus akan menjadi penamaan ulang pemerintahan militer.

Negara berpenduduk sekitar 50 juta jiwa ini sedang dilanda perang saudara, dan tidak ada pemungutan suara di wilayah yang dikuasai pemberontak.