PDIP: Rakyat Akan Marah Jika Pilkada Dikembalikan ke DPRD

Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengkritisi usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD yang tengah menjadi perbincangan sejumlah partai politik. Ia mengingatkan bahwa rakyat akan marah jika hak demokrasi yang telah diberikan, dicabut kembali.

"Dalam sistem demokrasi berlaku hukum yang tidak tertulis; 'apa yang sudah diberikan kepada rakyat, pantang untuk diambil kembali'. Perubahan sistem pemilihan kita, memang cenderung terlalu cepat, dari tidak langsung oleh DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat," kata Andreas kepada wartawan, Rabu (31/12/2025).

Andreas Hugo menyoroti perubahan sistem pemilu yang dinilai terlalu cepat, termasuk dalam pemilihan presiden. Ia menegaskan bahwa pencabutan hak demokrasi akan memicu kemarahan rakyat.

"Ini tentu termasuk pemilihan presiden, dari oleh MPR menjadi langsung oleh rakyat. Namun hak demokrasi yang sudah diberikan kepada rakyat ini mau diambil kembali? Saya kira rakyat akan marah, karena hak yang sudah diberikan kepada rakyat ini akan diambil lagi oleh elite-elitenya yang ingin melanggengkan kekuasaannya," ujarnya.

Andreas mengusulkan agar sistem pemilihan langsung yang berlaku saat ini dievaluasi dan diperbaiki, alih-alih mencabut hak demokrasi rakyat.

"Menurut saya, lebih baik kita benahi sistem pemilihan langsung ini untuk menjadi lebih berkualitas secara demokratis, ketimbang mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada rakyat," ungkapnya.

Sebelumnya, Partai Golkar telah merampungkan Rapimnas 1 Tahun 2025 yang menghasilkan sejumlah poin kesepakatan, termasuk usulan pilkada melalui DPRD dan pembentukan koalisi permanen.

"Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan koalisi permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan," kata Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis, Minggu (21/12).

Partai Golkar juga mengusulkan perbaikan dalam sistem Pemilu proporsional terbuka dan pelaksanaan pilkada melalui DPRD.

"Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya," kata Bahlil.

Usulan pilkada melalui DPRD ini juga mendapat dukungan dari sejumlah elite partai politik lain, seperti NasDem dan Gerindra.