Refleksi Kebijakan Ekonomi 2025: Antara Keberpihakan Sosial dan Kehati-hatian

Tahun 2025 menjadi tahun krusial bagi kebijakan ekonomi Indonesia, menandai awal pemerintahan baru dan langkah menuju Indonesia Emas 2045. Arah kebijakan ekonomi diuji oleh indikator makro dan kemampuannya menjawab kebutuhan dasar rakyat seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan penghidupan layak.

Kebijakan ekonomi 2025 tampil dengan keberpihakan yang lebih berani. Program seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, ketahanan pangan, koperasi desa Merah Putih, dan Danantara menunjukkan kehadiran negara dalam ekonomi rakyat.

Tantangan terbesarnya adalah memastikan kebijakan tepat sasaran, berkelanjutan secara fiskal, dan berdampak jangka panjang. Refleksi kebijakan ekonomi 2025 harus menyeimbangkan keberpihakan sosial dan kehati-hatian ekonomi.

Kebijakan ekonomi 2025 menunjukkan menguatnya peran negara. Setelah ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar, kini negara lebih aktif melalui belanja sosial, intervensi pangan, dan pengelolaan aset strategis.

Kecenderungan ini adalah koreksi atas ketimpangan struktural. Pasar efisien dalam pertumbuhan, tetapi sering gagal memastikan pemerataan, sehingga negara wajib hadir.

Negara yang hadir tanpa tata kelola kuat berisiko melahirkan pemborosan, distorsi pasar, dan *moral hazard*. Sejauh mana kehadiran negara memperkuat fondasi ekonomi, bukan sekadar memoles legitimasi politik?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi ikon utama. Sebagian melihatnya sebagai beban fiskal, sebagian sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia.

MBG harus ditempatkan sebagai investasi modal manusia. Anak-anak sehat dan bergizi akan menjadi tenaga kerja produktif di masa depan. Manfaat ekonominya melampaui biaya anggaran.

Manfaat terwujud jika program dirancang efisien dan terintegrasi dengan ekosistem ekonomi lokal. Tanpa integrasi, MBG berisiko menjadi proyek belanja besar yang bocor dan minim efek pengganda. MBG bukan sekadar memberi makan, tetapi membangun rantai nilai pangan nasional yang adil dan berkelanjutan.

Sekolah Rakyat adalah kebijakan memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Dalam refleksi kebijakan ekonomi, Sekolah Rakyat adalah upaya negara mengintervensi ketimpangan kesempatan.

Sekolah Rakyat harus bermutu tinggi, bukan pendidikan murah berkualitas rendah. Investasi pendidikan memberikan pengembalian maksimal jika disertai kualitas. Sekolah Rakyat dirancang sebagai instrumen mobilitas sosial, bukan sekadar program belas kasihan.

Program Cek Kesehatan Gratis membawa logika mencegah lebih murah daripada mengobati. Beban pembiayaan kesehatan nasional meningkat jika negara hanya fokus pada layanan kuratif.

Cek kesehatan gratis adalah langkah awal menuju sistem kesehatan yang lebih efisien. Deteksi dini penyakit menurunkan biaya pengobatan jangka panjang, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan mengurangi beban jaminan sosial.

Efektivitas kebijakan bergantung pada penguatan layanan kesehatan primer dan literasi kesehatan masyarakat. Investasi kesehatan harus holistik dengan kesinambungan antara pencegahan, pelayanan, dan pembiayaan yang berkelanjutan.

Ketahanan pangan adalah isu klasik yang kembali relevan di 2025. Ketergantungan berlebihan pada pasar global adalah risiko serius. Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tetapi tentang stabilitas ekonomi dan sosial.

Kebijakan pangan yang berorientasi pada impor jangka pendek mungkin menenangkan pasar, tetapi melemahkan produsen domestik. Proteksi berlebihan tanpa peningkatan produktivitas juga berisiko menciptakan inefisiensi. Keseimbangan diperlukan untuk melindungi petani, meningkatkan produktivitas, memperbaiki distribusi, dan memastikan harga yang adil bagi konsumen.

Koperasi Desa Merah Putih membawa kembali wacana ekonomi kerakyatan. Dari perspektif kebijakan ekonomi, koperasi adalah instrumen distribusi nilai tambah yang lebih adil.

Koperasi desa harus dikelola secara profesional, transparan, dan adaptif terhadap teknologi. Jika tidak, koperasi hanya akan menjadi beban baru bagi anggaran negara. Jika berhasil, koperasi desa dapat menjadi simpul penting dalam memperkuat ekonomi lokal, memperluas akses pembiayaan, dan menahan arus urbanisasi berlebihan.

Pembentukan Danantara menandai kesadaran baru bahwa kekayaan negara harus dikelola secara strategis. Pengelolaan aset negara yang profesional dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa menaikkan pajak.

Tanpa tata kelola yang transparan, lembaga ini berisiko menjadi sumber konflik kepentingan dan inefisiensi. Danantara harus tunduk pada prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik. Jika prinsip ini dijaga, Danantara berpotensi menjadi pilar pembiayaan pembangunan jangka panjang.

Banyak kebijakan ekonomi 2025 dicap sebagai populis. Kebijakan ekonomi populis menjadi masalah ketika tidak disertai perhitungan fiskal yang matang.

Reformasi perpajakan, efisiensi belanja, dan penguatan penerimaan non-pajak menjadi keharusan. Pemerintah perlu tidak hanya membelanjakan, tetapi juga membenahi fondasi fiskal.

Indonesia berada di persimpangan antara keberanian sosial dan kehati-hatian ekonomi. Program-program prioritas pemerintah menunjukkan niat kuat untuk menghadirkan negara dalam ekonomi rakyat.

Niat baik harus dikawal dengan tata kelola yang kuat, disiplin fiskal, dan orientasi jangka panjang. Kebijakan ekonomi yang baik bukan yang paling populer, tetapi yang paling berdampak dan berkelanjutan.

Tahun 2025 adalah ujian awal. Apabila berhasil maka akan menjadi fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045. Namun jika gagal, maka akan dikenang sebagai momentum yang terlewatkan. Refleksi kebijakan ekonomi menemukan maknanya, yaitu menjaga harapan, sambil memastikan arah ekonomi yang tetap berpihak pada rakyat.