Myanmar Gelar Pemilu Kontroversial di Tengah Perang Saudara

Myanmar melaksanakan pemilihan umum perdana setelah lima tahun dilanda perang saudara. Pemilu ini berlangsung di tengah kekhawatiran akan legitimasi dan inklusivitas, sementara junta militer berkuasa terus menyerukan partisipasi warga.

Kepala Junta Myanmar, Min Aung Hlaing, menyampaikan pesan kepada warga negaranya tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu yang digelar pada Minggu (28/12/2025).

Disampaikan saat memberikan suara dalam pemilihan umum usai lima tahun pemerintahan militer dan perang saudara, Min Aung Hlaing mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

"Rakyat harus memilih," kata Min Aung Hlaing kepada wartawan.

"Jika mereka tidak memilih, saya harus mengatakan bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami apa itu demokrasi sebenarnya," imbuhnya.

Analis memprediksi Min Aung Hlaing berpotensi menjadi presiden setelah pemilu atau tetap sebagai kepala angkatan bersenjata. Dengan demikian, ia akan menjadi kekuatan di balik pemerintahan sipil dan memperpanjang kekuasaan militer secara efektif.

Namun, ia menolak berkomentar dan menggambarkan dirinya sebagai pelayan publik dan kepala militer, bukan pemimpin partai politik.

"Saya tidak bisa begitu saja pergi dan meminta untuk menjadi presiden," katanya.

Min Aung Hlaing memberikan suara di tempat pemungutan suara Zeyathiri, yang berada di kompleks resminya di Naypyidaw.

Sejumlah jenderal, perwira, dan pejabat pemerintah memberikan suara di aula yang berhiaskan emas.

Meskipun sebagian besar mengenakan pakaian sipil, termasuk Min Aung Hlaing, yang memiliki pangkat Jenderal Senior, istri mereka mengenakan pakaian formal.

Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang pro-militer diperkirakan akan menjadi kelompok parlemen terbesar dalam pemilihan ini.

Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi, yang memenangkan pemilu terakhir pada tahun 2020, telah dibubarkan dan tidak berpartisipasi.

Pengawas hak asasi manusia menuduh militer Junta menindak pihak yang berbeda pendapat dan melancarkan perang terhadap pemberontak tanpa menghiraukan korban sipil.

Min Aung Hlaing mengulangi tuduhan bahwa kemenangan Aung San Suu Kyi disebabkan oleh kecurangan pemilu yang meluas.

"Itu bukan sesuatu yang bisa kita abaikan," katanya.

"Itulah mengapa kita semua sampai di sini. Saya ingin kalian semua menunggu dan melihat hari ini," tambahnya.

Min Aung Hlaing menegaskan bahwa pemilu ini bebas dan adil. Ia mengklaim bahwa masyarakat dapat memilih siapa pun yang mereka inginkan.

PBB menyatakan bahwa Myanmar memerlukan pemilu yang bebas, adil, inklusif, dan kredibel. PBB menekankan pentingnya pemilu yang mencerminkan kehendak rakyat.

"Sangat penting bahwa masa depan Myanmar ditentukan melalui proses yang bebas, adil, inklusif, dan kredibel yang mencerminkan kehendak rakyatnya," kata PBB di Myanmar.

PBB menyatakan solidaritasnya dengan rakyat Myanmar dan aspirasi demokrasi mereka.