Pemulihan Pascabencana di Aceh dan Sumbar Dipercepat

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah pusat dan daerah terus berupaya mempercepat pemulihan pascabencana, khususnya di wilayah yang terdampak parah. Upaya ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan penanganan yang komprehensif.

Tito menjelaskan, secara nasional, 52 kabupaten/kota terdampak banjir dan longsor, meliputi 18 daerah di Aceh, 18 di Sumatera Utara, dan 16 di Sumatera Barat. Berkat kerja keras berbagai pihak, sebagian besar wilayah menunjukkan perkembangan pemulihan.

"Berkat kecepatan dan juga kerja keras dari semua pihak, baik pusat maupun daerah, dan masyarakat dan semua pihak yang terlibat, sampai saat ini kita melihat bahwa sudah banyak terlihat pemulihan di Aceh," ujarnya saat Rapat Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana di Kota Banda Aceh, Aceh, Selasa (30/12/2025).

Tito menyoroti sejumlah daerah yang memerlukan perhatian khusus. Di Aceh, wilayah seperti Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya membutuhkan percepatan pemulihan.

"Yang paling berat adalah Tamiang, karena Tamiang pemerintahnya belum berjalan efektif, dan kemudian ekonominya juga belum jalan maksimal," tegasnya.

Di Sumatera Utara, lima daerah masih memerlukan penanganan lanjutan, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kota Sibolga. Sementara di Sumatera Barat, Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar menjadi prioritas dari 16 daerah terdampak.

Fokus utama saat ini adalah pembersihan lumpur dan puing-puing sisa banjir dan longsor. TNI dan Polri telah menambah personel untuk mempercepat proses pembersihan, sekaligus menghidupkan kembali roda pemerintahan, terutama di Aceh Tamiang.

"Jadi Tamiang ini memang harus betul-betul 'diserang', 'dikeroyok' rame-rame, supaya secepat mungkin bangkit," ujarnya.

Selain pembersihan, percepatan pendataan rumah rusak, baik ringan, sedang, maupun berat, menjadi prioritas agar bantuan dapat disalurkan tepat sasaran.

"Kalau kita bisa mendapatkan data yang sudah direkonsiliasi, ini yang perlu mungkin, siapa yang melakukan ini? Saran kami yang melakukan ini adalah BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Karena BNPB akan membayarkan," tambahnya.

Pemerintah menyiapkan hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang. Bantuan uang tunai akan diberikan untuk perbaikan rumah rusak ringan dan sedang, guna mempercepat pengurangan jumlah pengungsi.

Hunian sementara (huntara) atau bantuan biaya sewa juga disiapkan bagi korban dengan rumah rusak berat sambil menunggu pembangunan huntap. Bantuan biaya hidup, perabot rumah tangga, hingga dukungan pemulihan ekonomi bagi petani yang terdampak kerusakan sawah turut disediakan.

Tito memastikan pengiriman lebih dari 1.000 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu pembersihan wilayah dan mengaktifkan kembali pemerintahan desa.

"Kami akan mengirimkan juga, 1.100 praja IPDN. Jadi kami anggap ini adalah, KKN (Kuliah Kerja Nyata) buat mereka. Masuk kurikulum. Tugas mereka utama adalah, satu bulan, dari tanggal 3 (Januari 2026) nanti untuk menghidupkan pemerintahan," pungkasnya.