Penanganan Pascabencana Aceh Butuh Gotong Royong Rp 59,25 Triliun

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan penanganan pascabencana di Aceh memerlukan sinergi dari seluruh kementerian dan lembaga, mengingat skala dampaknya yang lebih besar dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR bersama Kementerian Lembaga dan Kepala Daerah di Aceh, Selasa (30/12/2025). Ia menjelaskan, dari 52 kabupaten/kota terdampak bencana di tiga provinsi, Aceh menjadi wilayah dengan dampak terluas.

Tito mengungkapkan, dari 18 daerah di Aceh, 11 di antaranya mulai menunjukkan pemulihan yang baik, dengan aktivitas ekonomi dan pemerintahan yang kembali berjalan. Namun, tujuh daerah masih memerlukan perhatian serius, termasuk Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya yang baru-baru ini terdampak banjir.

Menurutnya, Aceh Tamiang menjadi daerah yang paling berat terdampak karena pemerintahan dan ekonomi belum berjalan efektif. Sementara itu, Sumatera Utara menunjukkan pemulihan yang lebih cepat, dengan hanya 5 daerah yang masih memerlukan penanganan. Di Sumatera Barat, 3 dari 16 daerah terdampak masih menjadi perhatian, yaitu Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.

Tito memperkirakan, total anggaran yang dibutuhkan untuk pemulihan mencapai Rp 59,25 triliun, dengan alokasi Rp 33,75 triliun untuk Aceh, Rp 13,5 triliun untuk Sumatera Barat, dan Rp 12 triliun untuk Sumatera Utara.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai komponen, termasuk perbaikan kantor desa, sekolah, fasilitas kesehatan, dan jembatan. Ia menambahkan, saat ini telah ada kemajuan dalam perbaikan jembatan, terutama untuk menghubungkan Medan dengan Banda Aceh, yang sangat penting untuk logistik.

Fokus percepatan saat ini adalah pembersihan wilayah terdampak, terutama di Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur. TNI dan Polri telah menambah pasukan untuk membantu penanganan pascabencana. Pemerintah juga berupaya menghidupkan kembali pemerintahan daerah, khususnya di Aceh Tamiang.

Tito menyoroti bahwa meskipun Bupati Aceh Tamiang tetap bertugas, banyak pejabat dan staf yang terdampak, sehingga menghambat kinerja pemerintahan. Selain itu, aktivitas ekonomi seperti toko dan SPBU belum sepenuhnya normal.

Ia menekankan pentingnya penanganan Aceh Tamiang secara bersama-sama, terutama karena Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berkunjung ke daerah tersebut pada 1 Januari 2026.

"Tamiang ini memang harus betul-betul diserang, dikeroyok ramai-ramai supaya secepat mungkin bangkit, apalagi Bapak Presiden akan hadir tanggal 1 (Januari) ke sana," imbuhnya.