PKB Ingatkan Pemerintah Soal Bencana Sumatera Jelang Akhir Tahun

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, yang juga Ketua DPP PKB, menyoroti bencana Sumatera sebagai catatan penting bagi pemerintah menjelang pergantian tahun 2025. Ia menekankan perlunya kesadaran semua pihak dalam menjaga hutan.

"Rangkaian peristiwa bencana banjir dan longsor yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera dan Aceh sebagai peringatan serius atas kondisi tata kelola kehutanan nasional kita sekaligus catatan penting dalam refleksi 2025," kata Daniel dalam pesannya, Selasa (30/12/2025).

Menurut Daniel, bencana ini bukan hanya disebabkan faktor alam, tetapi juga dipengaruhi oleh degradasi hutan, lemahnya pengendalian perizinan, serta penegakan hukum yang belum optimal terhadap pelaku perusak hutan. Ia menyerukan agar peristiwa bencana Sumatera menjadi momentum untuk koreksi kebijakan mengenai hutan.

"Peristiwa tahun 2025 harus dijadikan momentum koreksi kebijakan kehutanan secara menyeluruh. Negara tidak boleh terus bersikap reaktif hadir setelah bencana terjadi, tetapi harus berani mengambil langkah preventif dengan memastikan fungsi lindung hutan benar-benar dijaga. Mitigasi kebecenaan harus menjadi arah kebijakan ke depan," ujar Daniel.

Legislator PKB ini menyoroti seluruh perizinan kehutanan dan perkebunan, terutama izin alih fungsi hutan di kawasan hulu DAS, kawasan lindung, dan wilayah rawan bencana, harus dievaluasi kembali. Ia menegaskan tidak boleh ada kompromi dalam perlindungan hutan.

"Penegakan hukum lingkungan harus dilakukan secara tegas, adil, dan transparan. Identifikasi pelaku perusakan hutan harus diikuti dengan sanksi nyata, mulai dari pencabutan izin, kewajiban pemulihan lingkungan, hingga proses pidana apabila terbukti melanggar hukum," kata Daniel.

Daniel juga mendorong pemulihan ekosistem hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS), serta menyinggung mengenai masalah anggaran 2026.

"Kami juga mendorong agar pemulihan ekosistem hutan dan daerah aliran sungai menjadi prioritas utama dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2026. Kami dorong agar anggaran 2026 nanti akan kita review ulang di rapat-rapat di Komisi IV untuk memastikan anggaran fokus pada pemulihan hutan kita," ujarnya.

Menurut Daniel, rehabilitasi hutan tidak boleh bersifat simbolik, melainkan harus berbasis ekosistem lokal dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat adat dan masyarakat sekitar kawasan. Ia menekankan pentingnya kebijakan kehutanan yang terintegrasi dengan mitigasi bencana dan perubahan iklim.

"Hutan harus diposisikan sebagai infrastruktur alam yang melindungi keselamatan rakyat dan keberlanjutan kehidupan," katanya.

Daniel menegaskan bahwa menjaga hutan bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga persoalan keselamatan nasional dan keadilan antargenerasi. Ia menyinggung pembahasan UU Kehutanan, di mana ia ingin meminta masukan dari berbagai pihak agar aturan yang tengah digodok menjadi penjaga utama hutan.

"Tahun 2026 harus menjadi titik balik, hutan dijaga, rakyat dilindungi, dan negara hadir sebelum bencana terjadi dengan cara tidak memberikan izin pelepasan kawasan hutan bagi kepentingan semata-mata untuk bisnis," kata Daniel.