Prabowo Setujui Renovasi 2 Juta Hunian Sosial, Prioritaskan Kota

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah melaporkan kemajuan rencana pembangunan hingga renovasi hunian sosial kepada Presiden Prabowo Subianto. Prabowo menyetujui penambahan renovasi hunian sosial hingga 2 juta unit pada tahun depan, dengan fokus pada wilayah perkotaan.

Fahri menyampaikan hal tersebut usai bertemu Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (30/12/2025). Ia awalnya menyampaikan rencana renovasi 400 ribu unit hunian sosial yang telah dianggarkan untuk tahun depan.

"Tahun depan sudah ada anggaran untuk renovasi yang sudah tertulis dalam APBN 2026 itu sekitar 400.000 (hunian sosial)," kata Fahri.

Menurut Fahri, Prabowo menyetujui penambahan renovasi hunian sosial hingga 2 juta unit, dengan prioritas 1 juta unit di perkotaan. Ia menyoroti kendala pembangunan hunian sosial di perkotaan akibat sulitnya mendapatkan lahan.

"Tetapi bahkan beliau setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi, tidak ada masalah. Tetapi yang 1 juta di perkotaan ini kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan, akselerasi, karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit," ujarnya.

Fahri menekankan perlunya peraturan sebagai payung hukum dan lembaga yang mengatur percepatan pembangunan hunian sosial.

"Dan inilah yang kami lagi design konsepnya dalam bentuk peraturan yang dibutuhkan. Mungkin setingkat Perpres atau PP yang sedang kami siapkan. Mungkin itu aja sih," ujarnya.

"Memang harus ada satu kelembagaan yang mengurusi semuanya. Selama ini kewenangan itu tersebar di banyak lembaga. Tanah di tempat lain, izin di tempat lain, pembiayaan di tempat lain. Nah, harus ada lembaga yang mengkonsolidasi semua jenis keperluan untuk percepatan pembangunan perumahan. Kira-kira itu tadi yang didiskusikan," lanjut Fahri.

Fahri akan berkoordinasi lebih lanjut terkait pembentukan lembaga tersebut dengan MenPAN-RB hingga Mensesneg dalam waktu dekat.

"Kami sudah koordinasi dengan MenPAN dan Mensesneg, dan mudah-mudahan satu dua hari ini kami ada pertemuan lagi dan kalau bisa di awal tahun ini sudah kita bisa sahkan," ujarnya.

"Saya juga berkoordinasi dengan Danantara karena salah satu penyedia lahan yang paling masif nanti, terutama untuk konsep TOD, Transit Oriented Development, itu nanti Danantara. Dan karena itu semua nanti akan diregulasi dalam pembentukan badan yang mengurusi percepatan pembangunan rumah rakyat," imbuhnya.