Serapan Anggaran BPJPH 2025 Capai 99,2 Persen, Targetkan 1,35 Juta Sertifikasi Halal Gratis di 2026

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menutup tahun anggaran 2025 dengan capaian kinerja manajerial yang memuaskan, yaitu serapan anggaran mencapai 99,2 persen. Keberhasilan ini menjadi modal penting bagi BPJPH untuk menetapkan target layanan sertifikasi halal yang lebih tinggi di tahun 2026.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menyatakan bahwa optimalisasi anggaran selama tahun 2025 merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem halal nasional yang berkelanjutan.

"Serapan anggaran yang tinggi ini mencerminkan kerja yang terukur, terencana, dan fokus pada hasil. Kami tidak hanya mengejar realisasi keuangan, tetapi memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh pelaku usaha, khususnya UMK," ujar Babe Haikal dalam keterangannya, Kamis (1/1/2026).

Babe Haikal menambahkan, BPJPH mencatat beberapa capaian kinerja yang melampaui target sepanjang tahun 2025. Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) berhasil menerbitkan 1.140.015 sertifikat, atau 114 persen dari target tahunan.

Selain itu, sejak diberlakukannya Keputusan Kepala BPJPH Nomor 142 Tahun 2025 pada Juli 2025, sebanyak 25.145 warteg, warung nasi, dan sejenisnya telah memperoleh sertifikasi halal secara gratis.

"Padahal sebelum aturan ini kami berlakukan banyak keluhan dari Warteg warteg dimintai Rp 5 juta bahkan ada yg sampai Rp 10 juta jika ingin dapatkan Sertifikat Halal," ungkap Babe Haikal.

"Jumlah produk bersertifikat halal pun per 31 Desember 2026 telah mencapai 10.978.714, yang kami yakini pada awal Januari akan menembus 11 Juta produk yang bersertifikasi halal," lanjutnya.

Dari sisi keuangan, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH mencapai Rp139 miliar, atau 132 persen dari target. "Ini menjadi bukti bahwa BPJPH mampu tumbuh sebagai lembaga yang akuntabel, mandiri, dan dipercaya publik," imbuh Babe Haikal.

Menindaklanjuti capaian tersebut, Presiden Prabowo Subianto menetapkan target yang lebih ambisius pada tahun 2026, yaitu menyiapkan kuota 1,35 juta Sertifikat Halal Gratis bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di seluruh Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat hilirisasi produk UMKM sekaligus memberikan perlindungan bagi konsumen muslim.

"Dengan kesiapan SDM dan sistem yang ada, kami optimistis target 1,35 juta sertifikat halal gratis tahun 2026 dapat tercapai secara efisien dan tepat sasaran," tegas Babe Haikal.