UE Kritik Aturan Bantuan Israel yang Ancam Warga Gaza

Uni Eropa (UE) secara tegas menyatakan bahwa undang-undang pendaftaran organisasi bantuan asing yang diterapkan Israel tidak dapat diterima dalam bentuknya saat ini. Kepala Kemanusiaan UE, Hadja Lahbib, menyampaikan pernyataan ini setelah Israel melarang sejumlah organisasi bantuan asing beroperasi karena dianggap tidak memberikan rincian data karyawan Palestina.

"Hukum humaniter internasional (IHL) tidak memberi ruang untuk keraguan: bantuan harus sampai kepada mereka yang membutuhkan," tulis Lahbib di X, Rabu (31/12/2025).

Israel memberikan waktu hingga 31 Desember bagi organisasi bantuan nonpemerintah (LSM) untuk mendaftar di bawah kerangka kerja baru. Israel mengklaim aturan ini bertujuan mencegah "aktor-aktor yang bermusuhan atau pendukung terorisme" beroperasi di wilayah Palestina.

Pada Selasa (30/12), Israel mengumumkan bahwa organisasi yang "menolak menyerahkan daftar karyawan Palestina mereka untuk menyingkirkan kemungkinan adanya hubungan dengan terorisme" akan dicabut izinnya mulai 1 Januari 2026. Organisasi tersebut juga wajib menghentikan semua kegiatan pada 1 Maret.

Pejabat Israel berdalih peraturan ini dibuat untuk mencegah kelompok militan Hamas dan kelompok bersenjata lainnya menyusup ke organisasi bantuan atau mengalihkan bantuan. Israel menuduh Hamas menyalahgunakan pasokan bantuan, namun klaim ini dibantah oleh Hamas.

Israel mengklaim lebih dari 30 organisasi, atau sekitar 15% dari organisasi yang beroperasi di Gaza, belum memenuhi aturan baru tersebut. Organisasi yang terkena dampak termasuk Doctors Without Borders (MSF) dan kelompok bantuan CARE. Kementerian Israel menuduh dua karyawan MSF memiliki hubungan dengan kelompok militan, namun tuduhan ini dibantah MSF.

Sejumlah LSM menyatakan aturan baru ini akan berdampak besar pada distribusi bantuan di Gaza, yang saat ini saja sudah tidak memadai.

Kesepakatan gencatan senjata yang dimulai 10 Oktober memungkinkan masuknya 600 truk per hari. Namun, menurut lembaga nonpemerintah dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, hanya sekitar 100 hingga 300 truk yang membawa bantuan kemanusiaan.

Lembaga lain yang terkena dampak termasuk organisasi Norwegian Refugee Council, Komite Penyelamatan Internasional, dan divisi dari badan amal besar seperti Oxfam dan Caritas.

Organisasi-organisasi penyalur bantuan mengkritik aturan tersebut dan menyebutnya sewenang-wenang. Mereka juga memperingatkan bahwa aturan ini dapat membahayakan kehidupan warga sipil.

MSF, yang menyediakan sekitar 20% pelayanan medis di rumah sakit dan membantu sepertiga kelahiran bayi, menyatakan persyaratan ini dapat menyebabkan ratusan ribu orang di Gaza kehilangan akses ke perawatan medis yang diperlukan untuk menyelamatkan jiwa.

Lembaga amal tersebut menyatakan bahwa mereka "terus terlibat dan berdiskusi dengan otoritas Israel," dan bahwa mereka "belum menerima keputusan tentang pendaftaran ulang".

Beberapa kelompok menyatakan tidak menyerahkan daftar staf Palestina karena khawatir mereka akan menjadi sasaran Israel, serta untuk mematuhi undang-undang perlindungan data di Eropa.

"Ini berasal dari perspektif hukum dan keamanan. Di Gaza, kami melihat ratusan pekerja bantuan terbunuh," ujar Shaina Low, penasihat komunikasi untuk Norwegian Refugee Council.

Persyaratan tersebut sama dengan "mempolitisasi bantuan," demikian menurut Bushra Khalidi, pemimpin kebijakan Oxfam di Yerusalem.

Berbicara kepada DW, Khalidi memperingatkan bahwa mematuhi persyaratan Israel berarti melanggar kewajiban untuk melindungi staf.

"Pada dasarnya, kami tidak dapat memenuhi persyaratan yang memaksa kami menyerahkan data pribadi sensitif staf Palestina dan keluarga mereka, atau kami tidak dapat menerima kondisi politik dan ideologis yang tidak terkait dengan pekerjaan kemanusiaan kami yang dipaksakan oleh kriteria ini," kata Khalidi.

"Terutama selama dua tahun terakhir, kami menyaksikan jumlah pekerja kemanusiaan yang tewas di Gaza mencapai rekor tertinggi, lebih dari 500 orang," pungkasnya.