NasDem: Pilkada Lewat DPRD Tak Langgar UUD 1945, Jaga Demokrasi Sehat!

Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, berpendapat bahwa pelaksanaan pilkada melalui DPRD tidak bertentangan dengan UUD 1945 maupun nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, konstitusi Indonesia tidak membatasi model demokrasi pada satu bentuk tertentu.

"Konstitusi kita tidak mengunci demokrasi pada satu model. Pilkada melalui DPRD memiliki dasar konstitusional yang sah dan tetap berada dalam koridor demokrasi," ujar Viktor dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).

Viktor menegaskan bahwa perubahan mekanisme pilkada bukan bertujuan untuk mematikan demokrasi, melainkan untuk menjaga kesehatan demokrasi agar tidak hanya menjadi ritual elektoral lima tahunan.

Menurut Viktor, demokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai prosedur pemilihan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menghasilkan pemimpin daerah yang berintegritas dan efektif.

Lebih lanjut, Viktor menilai bahwa wacana pilkada melalui DPRD sejalan dengan nilai Pancasila, terutama sila keempat tentang permusyawaratan dan perwakilan. Ia berpendapat bahwa DPRD adalah lembaga yang lahir dari mandat rakyat.

"DPRD adalah lembaga perwakilan yang lahir dari mandat rakyat. Mekanisme pilkada melalui DPRD dapat menjadi ruang untuk menghadirkan kepemimpinan daerah yang lahir dari proses permusyawaratan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab kolektif," jelas Viktor.

Viktor juga menyinggung banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus hukum. Menurutnya, persoalan integritas tidak hanya bisa dibebankan pada individu, tetapi juga pada sistem politik yang ada.

"Kita tidak bisa hanya menuntut integritas individu, sementara sistem politiknya masih mahal, kompetitif secara tidak sehat, dan rentan mendorong penyalahgunaan kekuasaan," ungkapnya.

Viktor mengingatkan agar perbedaan pandangan terkait sistem pilkada tidak memicu polarisasi politik. Ia menekankan bahwa stabilitas politik dan kesinambungan pembangunan daerah harus menjadi kepentingan bersama.

"Perbedaan pandangan boleh ada, tapi jangan sampai ganggu persatuan dan arah kemajuan bangsa," ujarnya.

"Demokrasi harus kita pastikan mampu menghasilkan kepemimpinan daerah yang stabil, bertanggung jawab, dan bebas dari tekanan sistemik yang justru menjauhkan kekuasaan dari kepentingan rakyat," imbuh Viktor.