SBY Pertimbangkan Langkah Hukum Atas Tudingan Terkait Ijazah Jokowi

Isu mengenai dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo terus bergulir, menyeret nama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY mempertimbangkan proses hukum karena merasa namanya dikaitkan dengan isu tersebut.

Polemik ini bermula saat SBY dan Partai Demokrat dituding membekingi pihak yang menuding ijazah Jokowi palsu sejak Juli 2025. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dengan tegas menepis tudingan tersebut.

Ibas menyatakan bahwa narasi yang menuding Demokrat mendalangi isu tersebut adalah fitnah keji dan berpotensi menyesatkan publik.

"Kami dari Partai Demokrat menanggapi dengan tegas tuduhan bahwa 'partai biru' adalah dalang di balik isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Tuduhan ini adalah fitnah keji, tidak berdasar, dan merupakan bentuk pembunuhan karakter terhadap institusi politik yang sah. Kami menolak keras segala bentuk politisasi kebohongan demi kepentingan sempit," kata Ibas dalam pernyataannya kepada wartawan, Selasa (29/7/2025).

Ibas juga menegaskan bahwa Roy Suryo, yang tidak percaya keaslian ijazah Jokowi, bukanlah kader Demokrat sejak 2019.

"Partai Demokrat tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan isu tersebut. Saudara Roy Suryo bukan lagi bagian dari Partai Demokrat sejak tahun 2019. Pernyataannya adalah sikap pribadi dan tidak mencerminkan pandangan atau kebijakan partai," lanjutnya.

Jokowi sendiri telah menanggapi isu ini dan menegaskan tidak pernah menuduh Partai Demokrat atau SBY terkait isu ijazah palsu.

"Nggak ada, saya nggak pernah berbicara masalah warna, nggak pernah," katanya ditemui di kediamannya Sumber, Banjarsari, dilansir detikJateng, Kamis (31/7).

Politikus Partai Demokrat, Andi Arief, menyatakan bahwa SBY merasa terganggu dengan isu liar tersebut dan mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak yang menyeret namanya.

"Saya bertemu Pak SBY beberapa hari lalu, Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini," kata Andi Arief dalam keterangan video, Rabu (31/12/2025).

Andi Arief menuding akun-akun anonim di media sosial sebagai pihak yang menyeret SBY dalam isu ini.

"Sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim yang kita tahu afiliasinya ke mana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang berseteru antara Pak Jokowi dan Roy Suryo dkk. Ini tentu sangat mengganggu," katanya.

Andi Arief menegaskan bahwa hubungan SBY dengan Jokowi berjalan baik dan meminta agar fitnah terhadap SBY dihentikan.

"Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan Pak SBY akan ambil langkah hukum, dengan pertama memberikan somasi terhadap orang-orang yang melakukan fitnah tersebut, dan terbuka kemungkinan menempuh jalur hukum karena ini masalah keadilan," kata Andi Arief.

"Pak SBY merasa tidak melakukan itu tetapi difitnah," imbuhnya menegaskan.

Andi Arief menyerukan kepada seluruh kader Demokrat untuk membela SBY yang disebutnya sedang difitnah.

"Untuk seluruh kader Demokrat untuk tetap membela pemimpin kita yang dizalimi, difitnah, ini karena memang betul-betul tidak dilakukan Pak SBY. Kita tahu selama ini Pak SBY selalu mengajarkan kita politik yang putih, yang bersih, yang tidak pernah menyerang orang, tidak pernah membuat fitnah, tetapi kalau kita difitnah dizalimi kita harus melawan," ujar Andi Arief.

Partai Demokrat secara resmi melayangkan somasi kepada sebuah akun TikTok berinisial SWBMP atas tudingan keterlibatan SBY dalam isu ijazah palsu Jokowi. Demokrat menuntut permintaan maaf dan klarifikasi terbuka dari akun tersebut.

"Bahwa pernyataan yang ada dalam video tersebut adalah tidak benar, jauh dari suatu kebenaran, merupakan pemberitaan bohong dan/atau fitnah," bunyi surat somasi yang dilayangkan oleh Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Demokrat, dilihat Rabu (31/12/2025).

Demokrat juga menyertakan sejumlah pasal dalam somasi tersebut, termasuk pasal ITE yang menyebut pemilik akun TikTok telah menyesatkan pandangan publik.

"Bahwa pernyataan dalam video dimaksud telah membuat keruh situasi, menyesatkan, mengakibatkan terjadinya keonaran di kalangan masyarakat, pengurus, kader, dan anggota Partai Demokrat," ujar keterangan somasi itu.

"Dan pernyataan dalam video tersebut telah merugikan citra/nama baik Partai Demokrat seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat khususnya," sambungnya.

DPP Partai Demokrat meminta pemilik akun TikTok untuk mengklarifikasi, meminta maaf secara terbuka, dan menghapus video terkait.

Adapun Demokrat mempermasalahkan isi video tertanggal 30 Desember 2025 yang di-share akun TikTok tersebut, yang pada pokoknya berbunyi, "dengan berbagai Impian-impian besar tentu pak sby harus memutar otak tidak bisa bermain bersih karena kita tahu juga politik itu kotor teman-teman, seribu satu cara pasti dilakukan untuk bisa menjatuhkan lawan politiknya salah satunya ya dengan isu ijazah biar pak Jokowi tidak bisa focus menjadi king maker lagi di pilpres, disibukkan dengan isu-isu yang tidak jelas yaitu isu ijazah baik ijazah pak Jokowi ataupun ijazah mas Gibran terus saja digonjangganjingkan oleh pion-pion mereka yaitu roy suryo";